Soal soal pkn kelas 10 SMA/SMK/MA

Berikut, contoh soal PG PKN kelas 10 semester satu dan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat, semoga bermanfaat.

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
   a. Kesehatan
   b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
   c. Koordinator Bidang Perekonomian
   d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   e. Lingkungan Hidup
   Jawaban: a
2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
   a. vertikal dan horizontal
   b. sentralisasi dan desentralisasi
   c. legislatif dan eksekutif
   d. legislatif dan yudikatif
   e. eksekutif dan yudikatif
   Jawaban: a
3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
   a. yudikatif
   b. eksekutif
   c. legislatif
   d. parlementer
   e. presidensial
   Jawaban: c
4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
   a. yudikatif
   b. eksekutif
   c. legislatif
   d. parlementer
   e. presidensial
   Jawaban: b
5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
   a. pasal 17 UUD 1945
   b. pasal 18 UUD 1945
   c. pasal 19 UUD 1945
   d. pasal 20 UUD 1945
   e. pasal 21 UUD 1945
   Jawaban: a
6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
   a. Kementerian Hukum dan HAM
   b. Kementerian Keuangan
   c. Kementerian Perindustrian
   d. Kementerian Pertahanan
   e. Kementerian Dalam Negeri
   Jawaban: d
7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
   a. ANRI
   b. BKKBN
   c. BKPN
   d. BMKG
   e. BIN
   Jawaban: b
8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
   a. Kementerian Dalam Negeri
   b. Kementerian Luar Negeri
   c. Kementerian Pertahanan
   d. Kementerian Koordinator
   e. Kementerian Hukum dan HAM
   Jawaban: d
9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
   a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
   b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
   c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
   d. Kementerian Kesehatan
   e. Kementerian Sekretariat Negara
   Jawaban: e
10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
    a. Jimly Asshidiqie
    b. Zul Afdi Ardian
    c. John Locke
    d. Montesquieu
    e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
    Jawaban: e
11. Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
    a. 18 ayat (1)
    b. 18 ayat (2)
    c. 18 ayat (3)
    d. 25 A
    e. 37
    Jawaban: a
12. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara disebut....
    a. res communis
    b. res nullius
    c. ZEE
    d. mare liberum
    e. batas laut teritorial
    Jawaban: b
13. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...
    a. res communis
    b. res nullius
    c. ZEE
    d. mare liberum
    e. batas laut teritorial
    Jawaban: c
14. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamananya disebut...
    a. teori keamanan
    b. teori pengawasan
    c. teori udara
    d. teori wilayah
    e. teori daratan
    Jawaban: a
15. UU yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah....
    a. UU No. 10 Tahun 2005
    b. UU No. 9 Tahun 2006
    c. UU No. 8 Tahun 2005
    d. UU No. 12 Tahun 2006
    e. UU No. 10 Tahun 2006
    Jawaban: d
16. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah....
    a. pasal 30
    b. pasal 28 E
    c. pasal 26
    d. pasal 27
    e. pasal 25 A
    Jawaban: e
17. Pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara adalah...
    a. pasal 30
    b. pasal 28 E
    c. pasal 26
    d. pasal 27
    e. pasal 25
    Jawaban: a
18. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing disebut....
    a. penduduk
    b. bukan penduduk
    c. warga negara
    d. bukan warga negara
    e. rakyat
    Jawaban: c
19. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan...
    a. kesatuan dan persatuan
    b. kedaulatan negara
    c. Pancasila
    d. militer
    e. wilayah negara
    Jawaban: b
20. Pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh...
    a. seluruh komponen negara
    b. warga negara
    c. pemerintah
    d. TNI
    e. masyarakat
    Jawaban: a

Semoga soal-soal PKn Kelas 10 ini bisa membantu belajar kamu dirumah. Selamat belajar semoga nilaimu memuaskan.